Dewan Teh Indonesia (DTI) menargetkan dalam delapan tahun ke depan seluruh kebun teh rakyat mendapatkan Sertifikasi Lestasi (sustainable certificate) untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk teh nasional di pasar lokal maupun ekspor.Ketua Bidang Industri DTI Rachmad Gunadi mengatakan sertifikasi teh merupakan tuntutan konsumen di dunia terhadap keamanan dan kelestarian produksi teh yang harus ramah lingkungan dan ramah sosial.
“Produk teh yang sudah mengantongi Sertifikasi Lestari [sustainable tea] lebih mudah masuk pasar karena sudah memenuhi 75%-80% persyaratan sertifikasi internasional, seperti UTZ atau Reinforest Alliance yang diminta para pengekspor teh dunia,” ujarnya di sela penyerahan Sertifikat Lestari Kebun Teh Rakyat Sidoharjo hasil kerja sama PT Pagilaran-Koperasi Serba Usaha Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jateng, hari ini.
Pengakuan Sertifikasi Lestari dari DTI tersebut dibarengi peluncuran produk teh kemasan merek Kepodang yang berbahan baku teh rakyat Sidoharjo oleh Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Kepodang menjadi produk teh pertama bersertifikasi lestari di Indonesia.
Menurut Gunadi, DTI menargetkan program sertifikasi lestari kebun teh rakyat secara nasional diharapkan bisa rampung pada delapan tahun ke depan sesuai dengan siklus replanting (penanaman kembali/peremajaan) kebun-kebun teh berusia tua hingga ke masa produksi optimal.
“Tanpa sertifikasi harga pucuk teh nasional akan tetap berkutat pada U$1,7 per kg, padahal saat ini teh bersertifikasi dari negara lain, seperti India, China maupun Vietnam di pasar dunia rata-rata sudah U$2 lebih per kg,” tuturnya.
Meski begitu, Gunadi mengemukakan, untuk mempersiapkan sertifikasi membutuhkan biaya besar. PT Pagilarang harus mengeluarkan dana sedikitnya Rp1 miliar untuk mempersiapkan kebun Sidoharjo seluas 1.700 ha agar layak sertifikasi lestari.
Ketua Asosiasi Petani Teh Indonesia (Aptehindo) Endang Sopari mengungkapkan untuk mraih sertifikasi lestari saat ini petani mengalami kendala modal untuk meningkatkan populasi dari sekitar 4.000 batang per ha menjadi 6.000 batang per ha.
Menurut dia, biaya tanam teh untuk meningkatkan populasi mencapai Rp17.000 per 100 batang.
“Peningkatan populasi ini untuk mendongkrak produktivitas kebun rakyat dari saat ini hanya 800 kg-1 ton per ha per tahun menjadi 2 ton per tahun dibanding perkebunan besar mencapai 2,4 ton,” katanya.
Koordinator National Reference Group On Tea (NRG) Indonesia Iyus Supriyatna menambahkan produksi teh rakyat yang rendah hanya memberikan kontribusi 23% total terhadap produksi teh nasional sebanyak 120.000 ton per tahun.
“Padahal dari sisi lahan, kebun rakyat ini luasnya mencapai 57.000 ha atau 60% dari total luas tanaman teh nasional,” tuturnya.
Domi Savio. W, Koordinator Solidaridad Indonesia—lembaga donor yang fokus sektor teh—menambahkan teh kini menjadi komoditas minuman strategis kedua setelah air dengan nilai ekonomi tinggi.
Dia menjelaskan pemberlakuan standar berkelanjutan di tingkat internasional sejak 2008 seperti Rainforest Alliance dan UTZ Certificate telah aktif di sektor teh Indonesia bersamaan dengan ethical tea partnership dan fair trade menyasar perusahaan-perusahaan pengekspor teh.
“Standar itu menyasar persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam cara yang sitematis. Jadi mau tidak mau, seluruh produsen teh dunia akan mengikuti tuntutan konsumen ini,” tukasnya.
Selain pasar ekspor, paparnya, Indonesia berpeluang mendongkrak tingkat konsumsi teh dalam negeri yang saat ini 300 gr/orang/tahun, dibanding rata-rata dunia 1 kg/orang/tahun.
Kondisi itu, tuturnya, mengakibatkan ekspor teh Indonesia mencapai 90.000 ton per tahun atau 70% lebih dari produksi teh nasional.
Dia mengemukakan, jika konsumsi teh nasional bisa ditingkatkan maka teh yang akan diekspor akan minim sehingga mengakibatkan berkurangnya stok teh dunia dan melambungnya harga teh domestik.(
